Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Jerman: Foke Tak Memenuhi Kriteria Jadi Duta Besar

Kompas.com - 17/09/2013, 13:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke sebagai duta besar RI untuk Jerman dipertimbangkan. Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Pandangan itu disampaikan melalui surat elektronik yang diterima, Selasa (17/9/2013). Surat tersebut ditandatangani Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami tertanggal 16 September 2013.

Dalam pandangannya, PPI Jerman menyinggung kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" tulis PPI Jerman.

PPI Jerman Surat PPI Jerman yang menanggapi pencalonan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.


Selain itu, PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat. Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat bukan tugas Presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com