Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerasan oleh Oknum Polisi Harus Diusut Tuntas

Kompas.com - 17/09/2013, 08:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Institusi kepolisian diminta serius dalam menangani kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian berpangkat perwira menengah di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara. Jika tidak, kekhawatiran munculnya kasus serupa pada kemudian hari akan membawa preseden buruk bagi institusi kepolisian.

"Propam Polri harus segera turun ke Medan dan mengusut kasus itu secara tuntas," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Kompas.com, Selasa (17/9/2013).

Neta mengatakan, mereka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut harus diusut tuntas. Hal itu untuk menghindari upaya perlindungan terhadap sejumlah petinggi polisi yang diduga terlibat.

Bahkan, menurutnya, jika diperlukan, oknum polisi yang diduga terlibat bisa dinonaktifkan untuk sementara. Neta mengungkapkan, kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Ia berharap, dengan adanya laporan masyarakat, Propam dapat serius mengusutnya. Pasalnya, apa yang telah dilakukan para oknum tersebut telah melanggar instruksi Kapolri yang memerintahkan anggotanya untuk tidak melakukan pemerasan.

"Kasus ini harus segera disidik oleh Tipikor untuk kemudian segera dilimpahkan ke kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Anton Medan melaporkan seorang polisi di Mapolrestabes Medan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polisi tersebut dilaporkan karena diduga melakukan kasus pemerasan terhadap salah satu anggota keluarganya sebesar Rp 10 miliar. 

"Saya melaporkan Kasatserse Polrestabes Medan berinisial JC lantaran suami keponakan saya mau diperas Rp 10 miliar," kata Anton, kepada wartawan, di Kantor Sentra Pelayanan Propam Polri, Senin (16/9/2013).

Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, meminta agar Mapolrestabes Medan dapat berkoordinasi dengan Propam Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, jika diperlukan, Mapolresta Medan seharusnya dapat lebih aktif dalam menangani laporan itu.

"Kompolnas akan meminta penjelasan dari Kapolda Sumut soal ini. Kalau benar seperti yang diadukan Anton, tentu hal itu sangat tidak dibenarkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com