Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Kompolnas, Laporkan Data Rekening Gendut Polisi ke KPK

Kompas.com - 10/09/2013, 16:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diminta melaporkan hasil temuannya atas tiga calon kapolri yang terindikasi memiliki rekening gedut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, Kompolnas justru akan dianggap melakukan manuver politik untuk menyukseskan proses pemilihan salah satu calon kapolri.

"Kompolnas harus melaporkannya ke KPK, dan mendesak KPK segera mengusut dan membawa ketiganya ke Pengadilan Tipikor," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (10/9/2013).

Tak hanya itu, IPW juga mendesak Kompolnas membuka identitas ketiga pemilik rekening gendut itu. Hal ini untuk menghindari upaya pembunuhan karakter terhadap calon kapolri lain. Pasalnya, masyarakat menjadi curiga dan mulai menebak-nebak siapakah perwira tinggi Polri yang dimaksud.

"Jika memang Kompolnas ingin membuka kasus rekening gendut atau kasus korupsi lainnya di Polri, sebaiknya Kompolnas lakukan hal itu," katanya.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengaku, pihaknya telah mengantongi tiga nama calon kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Hal ini disampaikannya saat hendak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) miliknya ke KPK, Senin (9/9/2013).

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," katanya di Gedung KPK Jakarta.

Adrianus mengatakan, informasi tersebut dihimpun berdasarkan laporan masyarakat. Hal ini sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto. Nantinya, laporan tersebut juga akan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Kami mewakili publik saja, ada yang menyebutkan laporan si bapak ini ada rekening gendut. Hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden. Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Adrianus mengaku, Kompolnas sudah bertemu dengan ketiga calon kepala Polri tersebut. Namun menurutnya, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. Dia juga menolak menyebutkan nama-nama ketiga calon itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com