Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua DPR Setuju Pilkada Tingkat Dua Dikembalikan ke DPRD

Kompas.com - 04/09/2013, 21:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com – Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung setuju pada usulan pemerintah untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bupati /walikota kepada DPRD. Menurutnya, hal itu efektif menekan politik uang yang justru merusak perilaku politik rakyat.

“Begitu banyak dampak pilkada secara langsung dengan berbagai persoalan-persoalan yang nuansa permaian politik uangnya sangat kuat. Dalam hati saya terpikir, bagaimana kalau misalnya pilkada daerah tingkat dua kita coba kembalikan lagi ke DPRD,” ujar Akbar usai diskusi bertajuk Konsep Nusantara dalam Semangat Kemerdekaan NKRI di kantor Forum Dialog Nusantara (FDN), Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Dia mengatakan, Sila ke-4 Pancasila mengamanatkan demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Karena itu, katanya, paling tepat jika pemilihan bupati/walikota tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD yang adalah wakil rakyat.

“Saya lihat semangat demokrasi kedaulatan rakyat, tapi sila ke-4 ada musyawarah mufakat,” ungkap politisi senior Partai Golkar itu.

Soal kemungkinan adanya politik uang yang justru menyasar anggota DPRD dan tidak terawasi, ia menuturkan, memang harus ada mekanisme pengawasan yang jitu untuk menutup kemungkinan tersebut. Sebelumnya, pemerintah mendorong pelaksanaan pilkada dikembalikan ke sistem bukan pemilihan langsung.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi disebabkan besarnya ongkos politik pilkada. “Sampai saat ini, sudah 295 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Makanya, kami mengusulkan, kalau bisa, bupati dan wali kota tidak usah dipilih langsung sehingga tidak perlu biaya kampanye,” tutur Gamawan Juni 2013 lalu.

Pemerintah mengusulkan pilkada langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi. Adapun bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendapat serupa pernah dimunculkannya saat menyikapi konflik akibat Pilkada Palopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com