Lagi, Jemaat GKI Yasmin dan GKBP Filadelfia Ibadah di Depan Istana

Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, mengatakan, kegiatan ibadah ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan jemaat kedua gereja tersebut setiap dua minggu sekali. Sejak dilaksanakan pada Februari 2012 lalu, setidaknya sudah lebih dari 30 kali mereka melaksanakan ibadah di depan Istana Merdeka.

"Ini merupakan imbas penyegelan yang dilakukan secara ilegal oleh Wali Kota Bogor beberapa tahun yang lalu. Padahal kami memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sah," kata Bona, Minggu (1/9/2013).

Bona mengungkapkan, sejak kasus sengketa IMB ini digulirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), pihaknya selalu memenangkan gugatan itu. Namun, rupanya Pemerintah Kota Bogor tidak mau menerima keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan justru mencabut IMB milik GKI Yasmin.

"Seperti undang-undang, ketika DPR sudah mengesahkannya, walaupun Presiden tidak menandatangani UU tersebut, tetap saja berlaku. Sama halnya dengan kami, ketika IMB itu dicabut, tetapi ada peraturan tertinggi yaitu MA memenangkan gugatan kami, maka putusan MA itu yang kami jadikan IMB," ujarnya.

GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Semenjak saat itu, para jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Namun, karena selalu mendapat intimidasi, maka umat mengalihkan tempat ibadah di rumah jemaat.

Sebenarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB yang berbuntut penyegelan tersebut. MA melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor.

MA tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin. Namun, saat itu, Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011.

Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT. Keluarnya IMB GKI Yasmin ini dikarenakan adanya pemalsuan tanda tangan ini. Imbas dari masalah ini, Wali Kota Bogor pun mencabut IMB GKI Yasmin.

Ombudsman RI pun kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.

Sengketa justru semakin meruncing pasca-keluarnya putusan MA. Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Bogor melakukan intimidasi, provokasi, pemblokadean jalan menuju gereja, hingga pelarangan jemaat untuk beribadah di GKI Yasmin.