Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awalnya, Marzuki Berharap Mahfud MD Ikut Konvensi

Kompas.com - 30/08/2013, 14:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Calon peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku awalnya berharap mantan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, bisa ikut proses konvensi. Marzuki menilai Mahfud layak untuk ikut seleksi capres.

"Yang saya harapkan Pak Mahfud," kata Marzuki di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (30/8/2013), ketika dimintai tanggapan penolakan dari empat orang untuk mengikuti konvensi.

Selain Mahfud, mereka yang menolak undangan konvensi, yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, dan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Mahfud MD


Marzuki mengatakan, Mahfud layak ikut lantaran bukan kader parpol. Bagi Marzuki, kader parpol lain yang ikut konvensi hanya mengejar jabatan. Karena itu, Marzuki mengapresiasi sikap JK lantaran masih menjadi kader Partai Golkar dan Rustriningsih sebagai kader PDI Perjuangan.

"Sebagai kader partai, tapi kader yang ideologis. Kalau yang non-partisan, seperti Pak Mahfud, itu yang kita harapkan. Tapi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya hargai," kata Marzuki.

Seperti diberitakan, sebanyak 11 kandidat telah menjalani pra-konvensi dengan Komite Konvensi Capres Partai Demokrat. Selain Marzuki, mereka adalah Ali Masykur Musa (anggota BPK), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Dino Patti Djalal (Dubes RI untuk Amerika Serikat), Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Irman Gusman (Ketua DPD), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KSAD), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Berbagai alasan disampaikan mereka yang menolak. Mahfud, misalnya, menolak lantaran mekanisme konvensi tidak jelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com