Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Endriartono Tinggalkan Nasdem untuk Demokrat

Kompas.com - 27/08/2013, 18:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Endriartono Sutarto diberhentikan oleh partai ketika memutuskan untuk mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Apa alasan yang mendorong Endriartono meninggalkan Partai Nasdem?

Endriartono mengungkapkan, alasannya keluar dari partai besutan Surya Paloh itu adalah karena Partai Nasdem belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menjaring calon presiden.

"Jadi walaupun nantinya Partai Nasdem berhasil meraih suara 20 persen, mekanisme untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden itu belum ada," kata Endriartono seusai menjalani pra-Konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Oleh karena itu, Endriartono mengaku lebih memilih untuk mengikuti konvensi yang digelar Partai Demokrat yang menyediakan kesempatan lebih besar baginya untuk menjadi calon presiden.

Mantan Panglima TNI itu juga sempat menyindir sistem di banyak parpol yang banyak mengusung ketua umum sebagai calon presiden. Menurutnya, dengan sistem seperti itu, tokoh-tokoh baru yang tidak mempunyai modal akan sulit untuk bersaing.

"Sistem kita ini kan harus pakai parpol untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi, parpol harusnya memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para kader. Jadi jangan karena mereka pendiri partai dan ketua umum bisa jadi capres," kata Endriartono.

Pra-Konvensi Partai Demokrat adalah sebuah tahapan sebelum dimulainya konvensi. Tiap peserta dipanggil secara bertahap untuk diwawancarai oleh 17 orang Komite Konvensi. Hari ini, Komite Konvensi memanggil empat peserta. Selain Endriartono, Komite Konvensi juga mengundang Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Menpora Hayono Isman, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Sebelumnya, Komite sudah mengundang Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal untuk mengikuti proses pra-Konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com