Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Emir Moeis, Olly Dondokambey Ditarik dari Banggar

Kompas.com - 27/08/2013, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rotasi anggotanya terkait posisi pimpinan komisi dan alat kelangkapan. Salah satunya adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey. Olly ditarik dari posisi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan Olly ditarik dari Banggar karena diminta untuk menggantikan Emir Moeis yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Ketua Komisi XI. Posisi Olly di Banggar akan diisi oleh politisi senior PDI Perjuangan, Yasona H Laoly.

“Tentu dengan pindahnya pak Olly, kami mengganti pak Olly dengan salah satu anggota fraksi kami. Insyallah pak Yasonna Laoly,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2013).

Puan menjelaskan Olly dipilih sebagai Ketua Komisi XI karena dianggap sudah mendalami persoalan di Komisi XI. Sementara itu, Yasona akhirnya dipercaya menjadi pimpinan Banggar karena sudah memiliki pengalaman sebagai salah satu anggota Banggar. Selama menjadi anggota Banggar, kinerja Yasona dinilai baik.

“Sesuai dengan mekanisme yang berlaku bahwa internal partai mengagendakan pergantian posisi ketua yang merupakan hak dari PDI-P di Komisi XI. Insyallah PDI-P akan mengusulkan pengganti hari ini, atau mungkin besok. Kalau berjalan baik, kami akan ganti pak Emir dengan pak Olly,” ungkap Puan.

Untuk diketahui, nama Olly Dondokambey sempat dikaitkan dengan sejumlah kasus perkara korupsi. Terakhir, usai pemeriksaan di KPK pada 31 Juli lalu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku telah melaporkan semua pejabat dan politikus diduga terlibat korupsi.

Nazaruddin yang merupakan terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games menjelaskan ada 12 proyek yang dibagi-bagi para pejabat negara dan anggota DPR. Nazaruddin lantas menyebut banyak nama besar ikut bermain dalam beberapa proyek itu. Dia menuding Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR terlibat korupsi pembelian dua pesawat jenis MA 60 dari China buat maskapai Merpati Nusantara dan pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com