Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Telah Temui Jusuf Kalla

Kompas.com - 23/08/2013, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki datang menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). Kepada Kalla, Maftuh dan Ruki menyampaikan informasi tentang konvensi.

Ketika ditanya mengenai kesediaan mengikuti konvensi, Kalla mengatakan belum memikirkannya karena belum mengetahui persyaratan.

”Saya masih sibuk mempersiapkan pernikahan anak,” kata Kalla saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Maftuh diikuti Ruki datang pukul 17.30 dan pergi pukul 18.20. Saat dikonfirmasi soal pertemuan, Maftuh berujar, ”Kami membicarakan pernikahan anaknya.”

Ketidakjelasan soal persyaratan peserta konvensi membuat Mahfud MD mempertimbangkan untuk ikut konvensi atau tidak. Mahfud, yang hendak maju dalam Pemilu Presiden 2014, membantah dirinya mundur dari konvensi.

”Kan saya belum memutuskan apakah ikut atau tidak. Jadi, belum ada istilah mundur atau maju,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK ini mendapat masukan dari tim politiknya yang menilai konvensi kurang berwibawa. Tim politiknya melihat, tidak ada harapan bagi konvensi menelurkan hasil yang berkualitas karena diduga sudah ada target tertentu.

”Semua perkembangan itu menjadi pertimbangan. Sebab, saya itu ingin memperbaiki negara, bukan ingin meraih kekuasaan. Kalau peluang memperbaiki negara itu harus diraih dengan cara yang tidak bagus, saya enggak mau juga. Kalau cuma sekadar rebut kekuasaan, silakan saja yang lain,” kata Mahfud.

Terkait kepesertaan dengan menyebut dan mengusulkan kader politik partai lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin menilai, hal itu tidak etis. Seperti diberitakan sebelumnya, komite konvensi menyebut mengundang dua kader PDI-P, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

”PDI-P tidak terganggu dengan langkah komite konvensi. Bagi saya, tawaran itu juga menjadi ujian alamiah bagi PDI-P, untuk memastikan siapa yang kader dan siapa yang keder. Namun, langkah itu tidak etis serta memperlihatkan mereka seperti kebingungan dan tak punya harapan,” tutur Hasanuddin.

Jika ingin terhormat, kata Hasanuddin, komite sebaiknya menentukan dahulu kriteria peserta lalu mengumumkannya. Setelah itu, dibuka peluang bagi yang berminat lalu diseleksi sesuai kriteria.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, langkah sejumlah anggota komite konvensi yang sibuk mengundang dan menawar-nawarkan ke orang lain untuk ikut membuat konvensi terancam kehilangan daya tarik dan wibawanya.

16 peserta ideal

Juru bicara komite, Rully Charis, mengatakan, idealnya, jumlah peserta maksimum 15 atau 16 orang agar jalannya konvensi lebih efektif dan efisien. Tim masih memverifikasi kesediaan dan kesiapan bakal calon peserta secara keseluruhan. Ada 26 nama yang diverifikasi. Setelah proses ini selesai, komite akan mendiskusikan kelayakannya berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lainnya.

Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, konvensi Partai Demokrat rentan menjadi alat pencitraan di tengah citra negatifnya karena berbagai kasus korupsi. Para politisi dan publik hendaknya mencermati proses politik itu secara kritis.

Saat kuliah umum di program Lemhannas, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. (K12/ANA/OSA/ATO/IAM/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com