Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mulai Selisik Proyek-proyek di Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 20/08/2013, 20:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta untuk meminta izin kepadanya menganalisis laporan peristiwa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dari tahun 2007. KPK pun meminta Basuki memberikan informasi dan data yang valid.

"Kalau ada kepala daerah yang mau bersih-bersih terhadap aparat di bawahnya, tentu KPK sangat senang, apalagi pejabat tersebut memberikan informasi dan data yang valid," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Menurut Johan, kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta itu berkaitan dengan kajian yang tengah dilakukan KPK. Tidak ada proses pemeriksaan yang dilakukan karena tujuan kedatangan petugas KPK bukan terkait penyelidikan atau penyidikan suatu kasus.

"Bukan penyidik yang ke sana," ujar Johan. Lebih jauh mengenai kajian tersebut, Johan mengaku belum tahu.

Rekening gendut

Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013). Basuki pun merahasiakan maksud dan tujuan KPK menyambanginya. Kendati demikian, dia menjelaskan kalau kedatangan petugas KPK itu ialah untuk meminta izin kepadanya untuk menganalisis laporan peristiwa di Pemprov DKI mulai dari tahun 2007.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian menugaskan stafnya, Hespatony, untuk mendampingi KPK selama menganalisis peristiwa-peristiwa saat itu.

Baru-baru ini juga, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut milik empat pejabat Pemprov DKI yang berkuasa sejak era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, info yang diberikan PPATK merupakan rahasia. Dia pun tak dapat membeberkan siapa keempat pejabat di jajaran Pemprov DKI yang memiliki rekening di atas batas kewajaran itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com