Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Komitmen Sejahterakan Bangsa Baru Retorika

Kompas.com - 17/08/2013, 09:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki tahun ke-68 kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Korupsi menjadi salah satu penghalang utama dari upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

"Komitmen menyejahterakan bangsa baru sekadar retorika. Upaya mewujudkan Indonesia sejahtera dihadang keras praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dari pusat hingga daerah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat menjadi pemimpin upacara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Ke-68 Kemerdekaan Indonesia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Pidato kemerdekaan pimpinan KPK kali ini mengangkat tema "Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Hadir dalam upacara tersebut jajaran pimpinan KPK, di antaranya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandupraja, Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalamah, Deputi Penindakan KPK Warih Sadono, Direktur Penuntutan Ranu Miharja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Sementara Ketua KPK Abraham Samad menghadiri upacara di istana.

Zulkarnain melanjutkan, praktik korupsi yang semakin masif, sistemik, dan terstruktur ini merupakan ancaman berbahaya yang dapat membuat bangsa dan negara jatuh terperosok. Dia juga menyampaikan proklamasi kemerdekaan tidak cukup hanya diartikan sebagai buah dari perjuangan melawan penjajah.

Dalam kesempatan itu, Zulkarnain pun mengajak seluruh pegawai KPK menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk mengabdi kepada negara. "(Tujuannya) bangsa yang pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan yang selama ini dituangkap petinggi bangsa dapat terwujud," ucapnya.

Zulkarnain juga menyinggung keberhasilan KPK meraih penghargaan Ramon Mangsaysay 2013. Penghargaan ini merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Asia. Menurut Zulkarnain, penghargaan ini sekaligus menempatkan KPK menjadi salah satu pusat perhatian internasional. Karena itu, KPK harus tetap menunjukkan kepada dunia kerja keras, kerja cermat, dan kerja cerdas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com