Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Konvensi Partai Demokrat Masih Tanda Tanya

Kompas.com - 13/08/2013, 18:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat diperkirakan akan resmi digelar pada akhir Agustus 2013 saat panitia konvensi mengumumkan seluruh nama peserta yang ada. Namun, permasalahan dana penyelenggaraan konvensi masih menjadi tanda tanya. Internal Demokrat mengakui hal tersebut belum pernah dibicarakan di tingkat rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau pendanaan, saya belum tahu. Mungkin sekarang karena ada pergantian bendahara jadi belum dibahas," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Melanie mengatakan, konvensi capres ini memang sudah seharusnya menggunakan dana kas partai. Pasalnya, setiap kandidat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali membiayai kampanyenya masing-masing. Untuk melaksanakan konvensi dan melakukan promosi atas pelaksanaan konvensi itu, sebut Melani, Partai Demokrat tetap harus mengeluarkan uang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengakui partai belum menginstruksikan agar para pengurus dan kadernya memberikan sumbangan wajib. "Kalau iuran wajib selama ini khusus anggota dewan ada setiap bulannya. Tapi, untuk konvensi sendiri, kami belum tahu apakah harus setor lagi. Kami sih oke-oke saja karena ini demi kemajuan partai," kata Melani.

Dana korporasi?

Sebelumnya, Partai Demokrat berjanji tidak akan menggunakan anggaran yang besar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden mereka. Untuk membiayai konvensi, Partai Demokrat membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyelenggaraan konvensi.

"Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai pengumuman Konvensi Partai Demokrat, Minggu (11/8/2013), di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Konvensi. Ditegaskannya, dalam menyelenggaraan konvensi, komite dilarang menggunakan anggaran secara berlebihan. Hingga saat ini, Jero mengakui belum ada dana sama sekali yang terkumpul untuk mendukung penyelenggaraan konvensi.

Menjelang perhelatan konvensi, Bendahara Umum Parta Demokrat Handojo Slamet Muljadi mundur, padahal ia belum satu tahun menjabat. Melani menjelaskan, pengunduran Handojo tidak terkait dengan konvensi. "Tidak ada soal itu, dia mundur karena masalah kesehatan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com