Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Penunjukan Patrialis Akbar Sudah Tepat

Kompas.com - 07/08/2013, 10:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin menilai penunjukan Presiden SBY terhadap Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Penunjukan Patrialis dinilainya sudah dilakukan dengan transparan.

"Pemerintah telah memproses sejak bulan Maret 2013 melalui koordinasi dengan Menko Polhukam dan dari arahan dari Wapres, dengan mengusulkan Prof Satya Arinanto dan Patrialis Akbar. Sedangkan Prof Maria Farida dicalonkan kembali dari pemerintah," katanya, Rabu (7/8/2013).

Amir mengatakan, pencalonan hakim konstitusi sudah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK. Dalam Pasal 20 tentang tata cara seleksi, lanjutnya, disebutkan bahwa pemilihan dan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu Presiden, DPR, dan MA.

"Sebagai contoh pengangkatan hakim MK yang berasal dari MA para LSM tidak pernah ada yang komplain?" ujarnya.

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin

Amir menambahkan, pemilihan di DPR dilakukan secara terbuka karena harus diputuskan siapa yang akan menentukannya, misalnya Ketua DPR atau Ketua Komisi III. Artinya, mau tidak mau harus diumumkan secara terbuka. Sementara dari pemerintah, pemilihannya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Begitu juga (kalau calon) dari MA merupakan kebijakan Ketua MA," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Amir juga menegaskan bahwa Patrialis sudah berhenti dari Partai Amanat Nasional (PAN) sejak 2011 saat menjabat Komisaris Utama PT Bukit Asam.

Oleh karena itu, menurut Amir, penolakan terhadap terpilihnya Patrialis tidak relevan. Apalagi dengan alasan bahwa Patrialis sering mengobral remisi saat menjabat sebagai Menhuk dan HAM akan mengganggu tugasnya sebagai hakim MK nantinya.

"Hakim konstitusi cara bekerja dalam pengujian norma tidak individual, artinya terdapat mekanisme musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Berbeda dengan hakim di lingkungan MA," kata Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com