Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazar: Ada Wakil Ketua DPR Main Proyek Triliunan Rupiah

Kompas.com - 02/08/2013, 16:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan adanya pejabat negara yang bermain proyek pemerintah. Tanpa menyebutkan nama, Nazaruddin mengatakan, salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat terlibat permainan proyek tersebut.

"Ya salah satunya ada wakil ketua DPR yang terlibat sih," ujar Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (2/8/2013), seusai diperiksa.

Namun, Nazaruddin tidak menyebutkan nama wakil ketua DPR yang dimaksudnya itu. Mantan anggota DPR tersebut hanya mengatakan bahwa nama pimpinan DPR itu sudah disebutkannya sebelum ini.

"Seperti yang saya sebutkan namanya kemarin, itu semuanya nanti akan dibuktikan," sambung Nazaruddin.

Dia juga tidak menyebutkan nama proyek yang katanya melibatkan wakil ketua DPR itu. Hanya, Nazaruddin menyebut nilai proyek tersebut hampir mencapai Rp 6 triliun.

"Yang pasti proyeknya saja hampir Rp 6 triliun, tentu bagi-baginya juga ratusan miliar," ungkapnya.

Sebelum bicara soal keterlibatan wakil ketua DPR ini, Nazaruddin kembali menyinggung soal proyek fiktif pengadaan merpati jenis M 60 serta proyek pengadaan E KTP yang nilainya sekitar Rp 5,8 triliun. Untuk proyek pengadaan pesawat, Nazaruddin mengaku diperintah Anas untuk menerima uang.

Dia juga mengungkapkan kalau uang proyek Merpati ini tidak hanya diterimanya. Uang hasil korupsi proyek ini, menurut Nazaruddin, juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Sebelumnya Nazaruddin juga menyebut bahwa Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey ikut menerima uang dari proyek pesawat tersebut. Selain itu, Nazaruddin menyebut Olly terlibat proyek pembangunan gedung pajak. Tudingan Nazaruddin ini pun dibantah oleh para politisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com