Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemindahan Freddy ke Nusakambangan Sudah Lama Direncanakan

Kompas.com - 30/07/2013, 17:27 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Komunikasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM), Akbar Hadi membenarkan pemindahan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Cipinang, Jakarta Timur, ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Akbar, pemindahan Freddy sudah lama direncanakan. Isu adanya bilik asmara di Lapas Cipinang yang mencuat belakangan ini di berbagai media hanya berkontribusi menjadi pemicu pemindahan Freddy.

"Ya itu salah satu faktor yang mempercepat (rencana pemindahan Freddy)," kata Akbar di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa segala keputusan terkait pemindahan tersebut adalah wewenang pimpinan Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, Akbar mengatakan, alasan utama Freddy dipindahkan adalah statusnya sebagai terpidana mati.

"Sebagian besar terpidana mati memang ditempatkan di Lapas Nusakambangan," ujar Akbar saat menanggapi alasan kepindahan Freddy ke Lapas Nusakambangan.  

Akbar mengatakan, Freddy dibawa ke Lapas Nusakambangan pukul 00.05 dini hari melalui jalur darat. Proses pemindahan tersebut dijaga ketat oleh delapan petugas Kemenhuk dan HAM serta empat personel polisi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga membenarkan bahwa Freddy dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Freddy Budiman adalah pemilik 1,4 juta pil ekstasi. Namanya kembali mencuat setelah pengakuan seorang teman dekatnya, Vanny Rosyanne, yang membeberkan fakta kelam yang dilakukannya bersama Freddy di Lapas Cipinang. Sampai saat ini kebenaran pengakuan Vanny masih didalami. Kemenhuk dan HAM berjanji akan memberikan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas khusus terhadap Freddy Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com