Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2013, 18:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspeksi mendadak (sidak) yang kerap dilakukan Wakil Menteri Denny Indrayana dinilai tidak efektif. Inspeksi itu disebut lebih bersifat seremoni dan tak memberikan dampak untuk membenahi sistem manajemen lapas.

"Saya tidak melihat sidak itu menyelesaikan persoalan. Harus diakui orang mau sidak sudah diketahui, kecuali betul-betul sendiri tidak bawa media. Sidak selama ini banyak yang sifatnya seremoni," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Senin (29/7/2013).

Pramono menuturkan, manajemen lapas saat ini sangat buruk. Pengakuan model Vanny Rossyane akan adanya fasilitas khusus bagi gembong narkoba, Freddy Budiman, diakui Pramono juga ada benarnya.

"Saya pernah berkunjung ke ruangan ke Lapas Cipinang. Di sana hanya orang kaya saja yang dilayani. Bahkan orang di sana bisa mempunyai tempat makan sendiri. Itu bukan rahasia," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Pramono juga meminta agar pemerintah harus konsisten dalam mengatasi persoalan. "Jangan hangat-hangat tahi ayam. Kasus Freddy yang punya dana besar ini harus diusut karena dia pasti sudah melakukan banyak hal," ujarnya.

Vanny Rossyane ditengarai memiliki hubungan khusus dengan Freddy Budiman, terpidana mati pemilik 1,4 juta pil ekstasi. Vanny mengaku ada ruangan khusus yang disediakan di Lapas Cipinang dan digunakan untuk mengonsumsi sabu bersama Freddy. Vanny juga mengaku ruangan itu ia gunakan untuk berkencan dengan kekasihnya itu sejak November 2012 hingga Mei 2013.

Setelah pengakuan Vanny itu, Kementerian Hukum dan HAM mencopot Kepala Lapas Narkoba Cipinang Thurman Hutapea dari jabatannya. Sampai saat ini, Thurman membantah semua pernyataan Vanny dan menuding hal ini sengaja dilakukan karena pesanan pihak tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com