Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Tolak Tawaran Demokrat?

Kompas.com - 27/07/2013, 12:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengeluarkan sinyal akan menolak bila ditawari menjadi anggota komite konvensi Partai Demokrat. Alasannya, Anies merasa tak mumpuni masuk dalam tim yang akan menyeleksi kandidat calon presiden dari Partai Demokrat.

Anies menegaskan, menurutnya, yang paling tepat terlibat dalam komite itu adalah para tokoh senior dengan integritas tinggi. Ia yakin, dirinya tak masuk dalam kriteria tokoh senior tersebut.

"Nampaknya bukan saya, menurut saya memang yang jadi komite sebaiknya adalah tokoh senior yang berintegritas tinggi," kata Anies saat dihubungi pada Sabtu (27/6/2013) siang.

Sebelumnya, nama Anies Baswedan diusulkan masuk sebagai anggota komite konvensi calon presiden Partai Demokrat. Informasi itu diperoleh dari Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.

Selain Anies, nama lain yang mencuat dan diusulkan menjadi anggota komite konvensi adalah pengamat politik Tjipta Lesmana, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidique.

Mubarok juga mengatakan bahwa jumlah anggota komite konvensi Partai Demokrat akhirnya menjadi 18 orang.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan anggota komite konvensi calon presiden akan diumumkan sebelum 1 Agustus mendatang. Terkait siapa yang akan mengumumkan, Menteri Koperasi dan UKM ini masih enggan menyebutkan.

Syarief memastikan, tidak ada Menteri asal Demokrat yang akan menduduki posisi anggota Komite Konvensi. Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh 18 anggota komite konvensi tadi.

Tokoh independen akan mendominasi anggota komite tersebut. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com