Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P, Demokrat, dan Gerindra Partai Terpopuler

Kompas.com - 24/07/2013, 21:08 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) melakukan survei terhadap popularitas partai politik peserta pemilu. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai paling populer (9,25 persen), diikuti Partai Demokrat (6,64 persen) dan Partai Gerindra (6,45 persen).

"Partai terpopuler 2013, yaitu PDI Perjuangan," ujar Ilman Nafian dari Divisi Riset dan Penerbitan SSSG di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Di urutan berikutnya ada Partai Golkar (6,11 persen), Partai Keadilan Sejahtera (1,88 persen), Partai Amanat Nasional (1,39 persen), Partai Nasdem (1,26 persen), PKB (0,91 persen), PPP (0,77 persen), Hanura (0,77 persen), PBB (0,16 persen), dan PKPI (0,08 persen).

Dari hasil survei tersebut, lebih banyak yang mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab, yakni 12,88 persen. Sementara masyarakat yang belum memiliki pilihan adalah 51,45 persen.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, kepopuleran PDI-P disebabkan partainya konsisten selama ini. "Kami konsisten, 10 tahun kami di luar pemerintahan, kami mengkritisi lewat konstitusional lewat DPR, di daerah pun kami berebut lewat pilkada yang demokrasi," kata Tjahjo yang hadir dalam rilis survei tersebut.

Adapun survei ini dilakukan pada 3-22 Juni 2013 dengan melibatkan 2.450 responden yang tersebar di 10 kota besar. Sepuluh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Balikpapan. Metode pengumpulan data dengan wawancara telepon.

Tingkat keyakinan adalah 99 persen dan sampling of error lebih kurang 2,6 persen. Kriteria responden di 10 kota besar yang memiliki telepon rumah dan telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Sampel atau responden diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat pada buku telkom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com