Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kualitas Petugas Lapas Perlu Ditingkatkan, Bukan Jumlahnya

Kompas.com - 22/07/2013, 22:22 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Universitas Negeri Malang, M Djauzi Moedzakir, mengatakan, banyaknya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan tidak menjamin akan menyelesaikan persoalan di lapas yang terjadi belakangan ini. Yang terpenting bagaimana kualitas petugas lapas yang profesional dan berintegritas.

"Inti dari visi lembaga pemasyarakatan adalah mendidik, bukan menghukum," kata Djauzi dalam seminar "Revitalisasi Sistem Pendidikan Pemasyarakatan Menuju Profesionalisme dan Integritas Petugas" di kampus Universitas Negeri Jakarta, Senin (22/7/2013).

Menurut Djauzi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, filosofi lapas telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut tidak lagi menjadikan lapas sebagai penghukum atau sosok yang membuat efek jera para napi. Lapas kini bertugas sebagai tempat mendidik dan membantu para napi agar bisa kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Untuk mewujudkan visi lapas yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Djauzi mengatakan bahwa kualitas sumber daya yang mumpuni mutlak diperlukan. Ia menekankan bahwa persoalan pada petugas lapas bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas petugas lapas itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta mengatakan, insiden kerusuhan di lapas yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena gunung es. Menurutnya, persoalan tersebut lebih rumit daripada yang selama ini masyarakat lihat.

"Jika kita melihat di bawah permukaan, masih banyak berbagai persoalan," ujar Ambeg.

Persoalan lain itu, katanya, antara lain kekerasan, huru-hara, dan perlakuan istimewa di lapas. Ada juga masalah kelembagaan terkait pola hubungan kerja dan aspek tata laksana yang belum berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta lemahnya sumber daya manusia (SDM). Menurut Ambeg, ini merupakan sedikit contoh persoalan klasik di lapas.

"Persoalan ini harus diselesaikan. Jika tidak, hal ini hanya akan menunggu kapan serta tempatnya di mana (peristiwa serupa akan terjadi)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com