Anak-anak Boleh Ikut Kampanye? KPU Aneh!

Menurutnya, anak-anak tak akan mendapat manfaat apa pun dengan mengikuti kampanye.

"Aneh ya, dulu kan KPU melarang kok sekarang justru boleh? Tidak ada manfaatnya anak-anak dibawa kampanye. Kurang baiklah anak-anak yang harusnya dilindungi, bebas dari pengaruh politik, ada di tengah kerumunan orang banyak," ujar Sumarjati, saat dihubungi, Jumat (19/7/2013).

Selain itu, Sumarjati juga menyoroti persoalan keamanan anak di tengah kerumunan massa kampanye. Ia melihat, nantinya akan dibuat petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengamankan anak-anak, tetapi saja akan sangat sulit diimplementasikan.

"Bagaimana nanti kalau rusuh? Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak ini?" katanya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak dilindungi dari hal-hal yang berbahaya. Mengikuti proses kampanye, sebut Sumarjati, termasuk salah satu tindakan yang membahayakan.

"Kami di Komisi VIII sama sekali tidak pernah membahas ini. Bagaimana mungkin Komisi II (bidang pemerintahan) dan KPU bisa sepakat soal aturan untuk anak-anak ini?" ujar Sumarjati.

Anak-anak boleh ikut kampanye

Sebelumnya, KPU menyatakan tidak menutup kemungkinan anak-anak di bawah 18 tahun boleh ikut dalam kampanye pemilu mendatang. Saat ini, KPU tengah merumuskan bentuk keterlibatan anak-anak dalam kampanye dari sejumlah ketentuan yang mengaturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu dilarang ikut kampanye. Akan tetapi, KPU perlu merumuskan bagaimana keikutsertaan anak di kampanye itu. Oleh karena itu, lanjutnya, KPU harus menetapkan aturan yang lebih detail soal pelibatan anak-anak dalam kampanye agar penyelenggara kampanye bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak.

Tak hanya dari parlemen, usulan itu kemudian juga diamini oleh Komisioner KPU Hadar Nafisa Gumay. Ia menuturkan, KPU mulanya mencantumkan pelarangan mengikutsertakan anak-anak dalam kampanye pemilu. Pelibatan anak-anak, katanya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Namun, mayoritas anggota DPR yang hadir pada rapat konsultasi itu tidak setuju soal pelarangan.

"Jadi, anak-anak bisa dilibatkan sepanjang ada penanggung jawab, petugas pelaksana kampanye harus memastikan keselamatan anak yang bersangkutan," kata Hadar.