Siang Ini, Priyo Akan Dilaporkan ke BK DPR

"Nanti kita laporkan ke BK sekitar pukul 11.00," kata Emerson Yuntho, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), saat dihubungi pada Kamis (18/7/2013) pagi.

Emerson menjelaskan, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari enam lembaga swadaya masyarakat yang fokus melawan tindak pidana korupsi. Laporan ini didasari karena Priyo dianggap memfasilitasi para narapidana yang menginginkan peraturan tersebut dihapus.

Tindakan Priyo dinilai berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Priyo mendapatkan surat perihal permohonan perlindungan hukum dan HAM dari 9 narapidana kasus korupsi yang mewakili 106 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sembilan orang tersebut adalah Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Agusrin M Najamuddin, Wijanarko Puspoyo, Soetejo Yuwono, Muchtar Muhammad, Jumanto, Abdul Syukur Ganny, Haposan Hutagulung, dan Abdul Hamid.

Priyo membantah

Sementara itu, Priyo membantah hal tersebut dilakukannya karena membela koruptor. Menurutnya, sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam); ia memiliki tugas untuk meneruskan pengaduan yang diterima dari Komisi III.

Politisi Partai Golkar itu menceritakan pada 11 Februari 2013 lalu, Komisi III DPR menerima laporan pengaduan masyarakat tentang kondisi para napi di lapas. Laporan dibuat oleh sembilan narapidana yang mewakili 109 narapidana lain. Laporan itu kemudian diteruskan ke Presiden.

Priyo pun membantah surat itu terkait dengan kunjungannya ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu. Ia hanya menjelaskan bahwa pada saat kunjungan ke Sukamiskin, Hari Sabarno sempat mengingatkan soal surat keluhan itu. Menurut Priyo, seluruh pengaduan masyarakat yang terkait dengan bidang polhukam selalu diteruskannya kepada Presiden.

Lebih lanjut, Priyo menjelaskan, DPR meneruskan pengaduan itu karena hak asasi setiap warga negara harus dijamin, termasuk para narapidana. Ia meminta publik tidak selalu membenci para narapidana karena mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Seperti diketahui, ketentuan PP 99 itu salah satunya mengatur bahwa pemberian remisi pada napi korupsi, narkoba, dan terorisme harus ada persyaratan khusus. Remisi hanya dapat diberikan dengan syarat yaitu bersedia menjadi justice collabolator dan membayar uang pengganti untuk napi kasus korupsi.

Remisi itu biasa diberikan pada hari raya atau Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, PP tersebut tidak perlu dihapus ataupun direvisi. Sebab, PP tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan efek jera kepada narapidana, khususnya koruptor.