Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Baru Terima Data 173 Juta Pemilih

Kompas.com - 15/07/2013, 13:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hingga kemarin, Minggu (14/7/2013), Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah pemilih dalam data pemilih sementara (DPS) yang diterima dari KPU daerah baru mencapai 173 juta pemilih. Sementara itu, dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri tercatat jumlahnya mencapai 190 juta pemilih.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan, selisih jumlah pemilih tersebut disebabkan data dari beberapa KPU daerah belum sampai ke tangan KPU pusat, termasuk data dari sejumlah daerah yang sudah sampai tetapi belum lengkap.

"Total sementara 173 juta jiwa. Jumlah itu di luar data dari tiga provinsi yang belum masuk, dan lima provinsi yang datanya belum lengkap karena ada satu-dua kabupaten yang belum menyerahkan data," kata Ferry kepada wartawan, Senin (15/7/2013).

Ferry mengatakan, ketiga provinsi yang belum menyerahkan DPS ialah Papua, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara. Sementara itu, provinsi yang belum lengkap datanya karena ada kekurangan dari sejumlah kabupaten ialah Banten, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

KPU, lanjutnya, berharap provinsi yang belum menyerahkan datanya dapat segera menyerahkannya hari ini. Dengan demikian, KPU dapat merekapitulasi jumlah DPS yang ada. Pasalnya, sejak Rabu (10/7/2013), KPU telah menyebar DPS ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan partai politik mengecek DPS yang telah diumumkan selama dua minggu, terhitung sejak 12-24 Juli 2013.

"Silakan dicermati dan dikritisi. Jika ada masukan, sampaikan kepada kami," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com