Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kecewa Menteri Telat Kabarkan Kerusuhan di LP Tanjung Gusta

Kompas.com - 13/07/2013, 13:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan informasi terlebih dulu dari media internasional dibandingkan dari para pembantunya terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Hal ini pun akhirnya membuat Presiden Yudhoyono geram akan kinerja para menteri dan instansi terkait yang dinilai lamban.

"Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari sistem," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Hadir dalam rapat itu ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negera Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden mengaku sudah sekian kali mengingatkan bahwa arus informasi dari sistem harus sama cepatnya dengan informasi yang beredar di publik. Ia juga menuturkan sudah melihat reaksi masyarakat yang beredar di media sosial.

"Saya juga mengikuti pemberitaan di social media, Saudara tahu saya sudah masuk ke Twitter dan Facebook sedemikian real time-nya. Saya sudah mengerti perhatian mereka," sindir SBY terhadap kinerja para pembantunya yang lebih lambat.

Dibandingkan dengan media sosial itu, SBY menilai reaksi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang cepat.

"Selama 10 jam tanpa official statement. Itu tidak bagus," ujar SBY.

Menurutnya, informasi itu tidak harus menunggu utuh. Tetapi, pemerintah seharusnya bisa memberikan pernyataan resmi yang membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan tengah mengatasi persoalan itu.

"Saya hargai Menkumham yang berangkat ke sana. Saya cek langsung ke depan berapa dan langkah-langkahnya apa, tapi yang absen official statement atau pernyataan resmi, jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah cepat, pembiaran. Saya ingatkan pernyataan yang tepat waktu," papar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com