Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Desak Pemerintah Sebar Tahanan dengan Merata

Kompas.com - 12/07/2013, 13:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mendesak pemerintah untuk menyebar jumlah tahanan secara merata di seluruh wilayah. Hal ini dilontarkannya menyusul kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/7/2013) malam.

TRIBUN MEDAN / DEDY SINUHAJI Polisi melakukan penjagaan di saat petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang melumat bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Kamis (11/7/2013) malam. Lapas diduga dibakar sekelompok narapidana akibat adanya pemadaman listrik dan matinya air PDAM dalam Lapas.

Tjatur menjelaskan, pihaknya telah mengetahui bila Lapas Tanjung Gusta sebagai lapas yang rawan terjadi kerusuhan. Salah satu indikatornya adalah jumlah tahanan yang jauh melebihi kapasitas dan dicampurnya semua tahanan dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Politisi PAN ini juga mengaku sempat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi sampai saat ini belum ada respon signifikan untuk penyelesaiannya.

"Dari Dulu (Lapas) Tanjung Gusta itu rawan. Yang jaga berapa, yang dijaga berapa. Kita dari dulu minta diratakan, ke kabupaten atau lintas provinsi, khususnya di daerah yang panas," kata Tjatur, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Tjatur menyampaikan, penyebaran tahanan di seluruh lapas dapat dilakukan untuk menekan penumpukan tahanan di lapas tertentu. Hal ini akan dibahas, dan bila telah memiliki kekuatan hukum yang tepat, penyebaran tahanan bisa dilakukan di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Kamis (11/7/2013) malam, para tahanan di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, mengamuk lantaran kehidupannya tak diperhatikan secara layak. Amuk dilakukan dengan cara membakar beberapa bagian lapas, melempari petugas dengan batu, dan lainnya melarikan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com