Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suka Bolos, Anggota DPR Ini Dihukum

Kompas.com - 11/07/2013, 21:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memberikan sanksi kepada politisi PDI Perjuangan, Syukur Nababan, yang dianggap kerap membolos. Sanksi tersebut adalah teguran keras atau satu tingkat di bawah sanksi pemecatan.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7/2013). "Untuk Pak Syukur, kami berikan sanksi teguran keras kepada yang bersangkutan," ujar Trimedya.

Selain itu, Syukur juga dijatuhi hukuman percobaan selama dua kali masa sidang. Selama dua kali masa sidang itu, Syukur sama sekali tidak boleh absen sekali pun dalam rapat paripurna. "Kalau dia sakit dan masih bisa bergerak, tetap harus datang walaupun pakai kursi roda. Ini untuk komitmennya saja," ucap Trimedya.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo menjelaskan, Syukur telah melanggar tata tertib DPR dengan tidak hadir pada rapat paripurna lebih dari enam kali berturut-turut. Bahkan, ada satu masa sidang yang sama sekali tidak dihadiri Syukur. Siswono mengatakan, Syukur sempat memberikan penjelasan ke BK bahwa dirinya sakit selama periode itu. Surat izin sakitnya pun sudah diserahkan melalui tenaga ahli, tetapi tidak sampai ke meja pimpinan BK.

"Walaupun sakit, tetap saja masa tidak pakai surat izin? Makanya, kami tidak langsung pecat, tapi diberikan dulu masa percobaan dua kali masa sidang nggak boleh absen," imbuh Siswono.

Sebelumnya, Syukur menjelaskan bahwa selama absen dia menderita sakit belfasi dan menjalani perawatan di Singapura. Seluruh dokumen izin sakit sudah diberikannya ke fraksi. Syukur juga mengaku sudah menyerahkan surat kepada BK melalui staf ahlinya. Namun, staf ahli Syukur tidak menyerahkannya ke pimpinan BK.

Syukur tak mau ambil pusing dengan sanksi yang akan didapatnya. Pasalnya, pria yang menjadi caleg di daerah Bekasi dan Depok ini mengaku tidak terlalu berambisi maju lagi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Saya mencalonkan diri itu sebenarnya karena diminta partai. Kalau boleh memilih, saya sebenarnya sudah tidak mau lagi maju sebagai caleg. Lebih enak sebagai anggota masyarakat saja," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com