Tak "Pede" dengan Ambang Batas Presiden, PPP Urung Gelar Konvensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengurungkan niat menggelar konvensi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Partai beralasan, ambang batas untuk pencalonan presiden yang masih cukup tinggi dapat membuat capres-cawapres hasil konvensi tidak dapat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2014 .

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, awalnya pihaknya ingin menggelar konvensi setelah belajar dari konvensi yang digelar di Amerika Serikat dan Partai Golkar tahun 2004 . Elektabilitas Golkar yang tengah terpuruk waktu itu, menurut dia, meningkat setelah digelar konvensi.

Namun, belakangan, pandangan PPP berubah setelah melihat kemungkinan besar ambang batas presiden tidak berubah, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Parpol-parpol besar masih bertahan dengan persyaratan tersebut.

"Kalau suara PPP (di Pileg) tidak sesuai dengan ambang batas presiden, katakanlah dapat 10 persen, capres hasil konvensi hanya jadi calon di tingkat partai. Kalau berkoalisi (capres-cawapres) belum tentu diterima. Jadi sangat bias konsep konvensi. Kalau konvensi di Amerika kan pasti jadi calon," kata Suryadharma di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Untuk itu, ujar Suryadharma, PPP akan terus berjuang agar dalam revisi UU Pilpres ambang batas presidensial diturunkan. Pihaknya ingin agar ambang batas presiden hanya 3,5 persen. Dengan demikian, nantinya rakyat akan memiliki banyak pilihan calon pemimpin selanjutnya.

Jika ambang batas tidak berubah, ujar Suryadharma, peserta Pilpres 2014 akan didominasi  capres yang itu-itu saja. Ia menolak jika ambang batas presiden yang rendah akan membuat parpol tidak mengusung tokoh terbaik atau pemerintahan tidak efektif.

"Partai tentu tidak mau spekulasi. Pasti akan menyuguhkan pasangan yang terbaik. Kalau sembarang, masyarakat tidak akan pilih dan yang rugi parpol itu sendiri. Ambang batas presiden 3,5 persen juga tidak menutup koalisi. Bisa jadi parpol tertentu cocok dengan yang diusung parpol lain. Seperti pilkada, parpol yang punya kursi besar (di DPRD) tidak selalu mengusung kadernya," pungkas dia.