Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Loloskan Caleg Dua Dapil PPP

Kompas.com - 09/07/2013, 06:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dua daerah pemilihan yang semula dicoret Komisi Pemilihan Umum, kini dapat mulai bernafas lega. Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013), membatalkan keputusan KPU yang mencoret pencalonan mereka dari daerah pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Barat II.

Keputusan Bawaslu diambil dalam sidang sengketa pemilu, Senin malam. Dalam keputusannya, ketua Bawaslu, Muhammad, menyatakan bahwa bakal caleg PPP dari Dapil Jawa Tengah III, Ainaul Mardhiyyah, memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.

Sementara untuk Dapil Jawa Barat II, Bawaslu memberikan sedikit catatan di dalam putusan yang "meloloskan" pencalonan dari partai berlambang Kabah itu. “(Bakal caleg PPP dari) dapil Jawa Barat II dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu, sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calan yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 lalu,” kata Muhammad.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan siap mengikuti keputusan Bawaslu tersebut. “Keputusan Bawaslu final mengikat dan kami siap untuk melaksanakannya," janji Hadar.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis mengaku bersyukur atas keputusan yang dikeluarkan Bawaslu. “Dari awal PPP yakin Bawaslu akan memberikan keputusan bijak yang tidak merugikan kedua belah pihak,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads

    Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com