Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: TNI AD Tak Punya Tradisi Kudeta

Kompas.com - 08/07/2013, 13:23 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Untuk itu, ia menjamin tidak akan terjadi kudeta militer seperti yang terjadi di Mesir.

"Yang jelas saya tegaskan, TNI AD tidak memiliki tradisi untuk kudeta. Jadi sudah sangat tegas. Jangan berharap untuk itu (kudeta)," kata Moeldoko seusai acara silaturahim di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Moeldoko mengatakan, pihaknya saat ini terus memperkuat jajaran internal TNI AD dan budaya prajuritnya menjadi lebih baik. Moeldoko enggan mengomentari dari kondisi politik yang ada saat ini.

"Kita tidak pada posisi melihat itu. Saya lebih senang melihat internal dulu. Memperkuat internal, memperkuat budaya prajurit saya, budaya organisasi, hingga prajurit saya satu sisi punya prajurit yang profesional, sisi lain mereka betul-betul bisa menangkap keinginan rakyat," terangnya.

Kudeta di Mesir

Seperti diketahui, militer Mesir menggulingkan presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis, Muhammad Mursi, Rabu (3/7/2013) malam. Ketua Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, militer memenuhi "tanggung jawab sejarah" untuk melindungi negara dengan mengusir Muhammad Mursi, pemimpin Islam berpendidikan Barat yang terpilih dalam pemilu tahun lalu.

Menurut Sisi, Mansour akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan deklarasi konstitusional selama periode sementara dan akan "membangun pemerintahan yang kuat dan beragam". Keriuhan meledak menyusul pengumuman militer itu, yang disampaikan Rabu (3/7/2013) pukul 15.00 waktu Mesir, atau Kamis (4/7/2013) pukul 02.00 waktu Indonesia.

Namun, pendukung Mursi di sisi lain bersumpah akan menentang kudeta ini sembari meneriakkan, "Ganyang pemerintahan militer" dan "Alun-alun memiliki satu juta martir". Dalam pernyataan yang di-posting di akun Facebook dan Twitter kepresidenan, Mursi mengatakan, penjatuhan dirinya oleh militer ini masuk kategori yang seharusnya ditolak oleh semua orang bebas bangsa ini.

"Presiden—yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata—mengatakan semua warga negara, sipil dan militer, para pemimpin dan tentara, harus mematuhi konstitusi dan tidak harus menanggapi kudeta yang membawa Mesir ke belakang," kata Mursi, di laman sosial media itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com