Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisa Saja Capres Jokowi, Cawapres Suryadharma Ali

Kompas.com - 03/07/2013, 19:51 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, partainya akan memutuskan calon presiden dan wakil presiden setelah lolos Pemilu Legislatif 2014. Namun, PPP saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh, terutama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut Suryadharma, bukan tak mungkin akan terjadi koalisi PDI-P dan PPP seperti pada Pemilu 2004. Saat itu, koalisi mengusung pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz.

Ia mengungkapkan, jika takdir Tuhan, bisa saja dirinya menjadi cawapres bersama Jokowi sebagai capres.

"PPP cermati semua tokoh-tokoh itu. Utamanya Jokowi. Kalau Allah menakdirkan, tidak ada kata lain kecuali iya," ujar Suryadharma seusai acara pembekalan caleg PPP di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

PPP juga terbuka untuk koalisi dengan Demokrat, Golkar, Gerindra, dan partai lainnya. Namun, menurutnya, soal koalisi, apalagi duet capres-cawapres, masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Pembicaraan tersebut lebih tepat dilakukan setelah Pemilu Legislatif. PPP sendiri berharap mendapat suara lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Kalau saya lihat, saat ini masalah capres kondisinya masih sangat mentah. Karenanya, masih sangat terlalu dini apabila kita tentukan koalisi dengan siapa atau mendukung siapa. Nanti kita lihat saat selesai penghitungan suara pileg," terangnya.

Nama Jokowi saat ini masuk dalam setiap survei capres 2014. Pada survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi selalu menempati urutan pertama. Namun, PDI-P belum berniat mengusung Jokowi menjadi capres. Jokowi diminta fokus untuk membenahi DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com