Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: KPK Tak Sadap Orang secara Liar

Kompas.com - 27/06/2013, 18:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah bahwa pihaknya melakukan penyadapan secara liar terhadap para politisi. Menurutnya, KPK sudah menjalani prosedur yang tepat dalam melakukan penyadapan.

“Selama ini KPK melakukan penyadapan secara prosedural ya, berdasarkan aturan yang ada, undang-undang yang ada. Tidak ada pelanggaran,” ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Pernyataan Abraham ini menjawab pertanyaan politisi di Komisi III DPR yang merasa telepon selulernya disadap. Setidaknya ada tiga orang anggota Komisi III yang mempertanyakan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Mereka adalah Ahmad Yani (Fraksi PPP), Aboebakar Al-Habsy, dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Aboebakar bahkan menuding KPK telah menyadap percakapan pribadinya dengan istri-istrinya. Dia pun mengaku bingung kesalahan apa yang diperbuatnya sehingga harus disadap KPK. "Saya enggak tahu kenapa saya disadap. Kalau soal perempuan, itu tanggung jawab saya dengan Tuhan. Apa urusannya sama ente?" papar Aboebakar dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK.

Selain Abraham, tampak tiga Wakil Ketua KPK yang lain juga hadir, yakni Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto. Abraham mengatakan, persoalan penyadapan ini tidak perlu dipermasalahkan lagi karena KPK sudah melakukan prosedur penyadapan yang perlu dilakukan.

“Terkecuali misalnya KPK melakukan penyadapan secara liar, KPK bisa dituntut secara hukum. Tapi selama ini kami tidak melakukan penyadapan secara liar,” tutur Abraham.

Abraham pun menegaskan, KPK tidak menyadap telepon seluler tiga politisi yang mengeluhkan soal kewenangan KPK tersebut. “Jadi teman-teman DPR katakan kami menyadap. Itu semua tidak benar,” tukas Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com