Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Rp 200 Juta ke Mabes Polri, 2 Perwira Diamankan

Kompas.com - 25/06/2013, 14:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor Polri) Badan Reserse Kriminal Polri mengamankan dua perwira menengah, yaitu AKBP ES dari Polda Jawa Tengah dan Kompol JAP dari Polda Metro Jaya. Keduanya diamankan karena AKBP ES diketahui membawa uang tunai Rp 200 juta dalam tasnya saat bertandang ke Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jumat (21/6/2013) pukul 14.00.
"Sebelum masuk lift, petugas minta AKBP ES membuka tas yang dibawa. Saat tas dibuka, ada bundelan uang dua bagian yang diikat benang, kemasan 100 ribuan," terang Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2013).

Setelah memergoki ES membawa uang tunai dalam jumlah besar tersebut, petugas membawa keduanya ke gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan. ES dan JAP sempat diinterogasi oleh Dittipikor Polri. Namun, menurut Ronny, hingga saat ini, belum diketahui tujuan ES membawa uang tersebut. Diduga uang tersebut untuk menyuap petinggi Polri.

Temuan uang itu, terang Ronny, masih dalam penyelidikan dan belum masuk dalam ranah tindak pidana. Kasus yang terjadi pada Jumat itu baru dibeberkan Polri pada Selasa ini. Ronny pun membantah pihak Polri berupaya menutupi kasus tersebut.

"Dittipikor berjanji untuk terus untuk menajamkan hasil penyelidikannya terhadap kemungkinan adanya pidana temuan uang Rp 200 juta. Apabila ada hasil penyelidikan yang berikan bukti perbuatan pidana, itu akan disampaikan," terang Ronny.

AKBP ES diketahui menjabat Wadir Sabhara Polda Jateng dan Kompol JAP merupakan personel Biro SDM Polda Metro Jaya. Sebelumnya, informasi yang beredar, AKBP ES datang ke Gedung Utama Mabes Polri untuk melakukan suap pada pejabat tinggi di Polri. ES diduga melakukan suap untuk mendapatkan jabatan tertentu. Adapun Kompol JAP diduga sebagai penghubung AKBP ES ke pejabat tinggi Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com