Mahfudz: Justru Wajar jika Menteri PKS Kecewa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai wajar jika para menteri dari PKS kecewa dengan keputusan partai asalnya yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, ia tak terkejut dengan sikap Menteri Tifatul Sembiring yang mengajukan rapat evaluasi.

"Kalau ada menteri senang dengan rencana PKS menolak BBM aneh dong. Semestinya menteri kecewa, sedih, karena dia bawahan Presiden," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2013).

Mahfudz mengatakan sebagai kader PKS memang harus tunduk pada kesepakatan sikap partai terkait penolakan BBM. Namun, ketiga menteri asal PKS tidak harus menaati itu karena ketiganya sudah dianggap sebagai pembantu Presiden.

Mahfudz pun mengaku tidak tahu Tifatul kecewa dengan sikap PKS. Ia juga menyatakan dalam waktu dekat belum ada rapat yang membahas evaluasi sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM.

"Sampai hari ini tidak ada rencana evaluasi internal karena yang disampaikan PKS sudah on the track, sudah sesuai dengan yang disepakati. Sudah tidak ada lagi bahas isu BBM di PKS," ujar Mahfudz.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.

Menurut Tifatul, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.