PKS: Koalisi Ini Tak Jelas, Tolong Diberi Kepastian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan selama ini partainya memang tidak pernah mendapatkan kepastian tempat di koalisi. Oleh karena itu, Fahri mengatakan kepastian nasib PKS ke depan hanya bisa disampaikan oleh Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Koalisi ini memang tidak pasti tidak jelas, makanya tolong dong dibikin pasti. Kepastian itu kami dapat dari mana? Ya kepastian itu mintanya ke bosnya dong pak SBY," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Selasa (18/6/2013).

Menurut Fahri, partainya tetap beranggapan bahwa koalisi seharusnya bisa membuka ruang perbedaan pendapat termasuk dalam hal menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS, lanjut Fahri, tidak akan mengambil tindakan apa pun di koalisi meski sikap PKS jelas-jelas berseberangan dengan partai koalisi lain.

"Jangan harap kami akan mengambil langkah lebih jauh karena ini sistemnya presidensil," kata Fahri.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam setelah empat fraksi menoak mengesahkan RUU tersebut karena tidak sepakat akan kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak.

RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM begitu RAPBN-P ini disahkan. Sikap PKS ini lagi-lagi berseberangan dengan sikap partai koalisi lain. Para politisi Partai Demokrat meminta agar PKS segera dikeluarkan dari koalisi. Sementara Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy meminta agar Presiden SBY segera mengambil keputusan akan nasib PKS di koalisi.