Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Harga BBM, PKS Anggap Pertemuan Hilmi dan SBY Bukan Sikap Partai

Kompas.com - 05/06/2013, 19:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menganggap pertemuan antara Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan cerminan sikap partai. Di dalam pertemuan itu, PKS disebut sepakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (baca: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tak Kompak)

"Kalau namanya komunikasi politik, yang penting menyamakan persepsi. Kalau ada komunikasi, jangan diputuskan ada sikap partai. Kan harus sesuai situasi politik, jadi tunggulah," ujar Sohibul di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Di dalam pertemuan itu, Sohibul mengungkapkan juga tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat. Meski demikian, PKS, kata Sohibul, tetap memahami pemikiran Presiden SBY.

"Namun, bahasa memahami ini juga bukan keputusan," katanya lagi.

Ia pun meminta agar publik bersabar menunggu sikap resmi dari PKS. Saat ini, PKS belum mengambil sikap karena masih menimbang kondisi politik yang ada saat ini.

Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring mengungkapkan, ada pertemuan antara Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dengan Presiden SBY. Hasilnya, Hilmi sepakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sikap ini berbeda dengan sikap PKS selama ini yang menolak kenaikan harga itu. Tifatul mengatakan partainya akan segera menggelar dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP) yang diperluas dengan menghadirkan pengurus fraksi dan juga para menteri dari PKS. Pertemuan yang belum diketahui waktunya itu akan membahas soal rencana kenaikan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com