Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Didesak Cegah Konflik Pemilu

Kompas.com - 05/06/2013, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elite politik, terutama pimpinan partai politik, diharapkan bisa berperan mencegah konflik pada pemilu. Pasalnya, posisi mereka dinilai sangat vital untuk mencegah atau meredam konflik, khususnya pascapemilu kepala daerah.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Adang Ruchiatna, dan politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Adang bercerita pengalaman soal kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2004. Saat itu, kata dia, para kader PDI Perjuangan di daerah marah atas kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa PDI Perjuangan telah dizalimi. Mereka akan melawan, tetapi dengan cara bakar-bakaran.

"Tapi Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) katakan tidak, saya mau kita terima kekalahan ini. Jadi Ketum harus berwibawa. Kalau dia ngomong, apa saja pasti terjadi," kata Adang.

Bima mengatakan, berdasarkan pengalamannya menangani berbagai pilkada, salah satu faktor pemicu konflik saat pemilu adalah sikap calon kepala daerah dan tim suksesnya yang lebih mengedepankan kampanye negatif dan kampanye hitam. Mereka saling menghantam dengan membuka aib atau menyebarkan fitnah.

"Seharusnya kampanye positif yang mencerdaskan, menyampaikan program, mengangkat diri sendiri. Kalau berburuk sangka, itu karena tidak punya banyak kelebihan. Yang ditampilkan menyerang lawan. Ditambah lagi teknologi membantu kampanye hitam dengan rekayasa gambar," kata Bima.

Faktor lain, tambah Bima, adanya pragmatisme transaksional dalam pertarungan rekomendasi partai. Elite parpol, kata dia, bisa mati-matian mendorong calonnya yang telah memberi uang agar mendapat rekomendasi partai.

"Faktor lain, media. Banyak isu diolah di media. Saya percaya media kunci utama membangun opini, bisa negatif, bisa positif. Banyak media bermain dalam putaran politik sehingga semakin memperkeruh," kata dia.

Bima menambahkan, pangkal konflik adalah ketidakmampuan politisi menempatkan kepentingan yang lebih besar. Selama kepentingan pribadi ataupun parpol dikedepankan, kata dia, sampai kapan pun konflik tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com