Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 21 Nama Calon Komisioner KIP yang Diserahkan Presiden

Kompas.com - 05/06/2013, 15:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada 21 nama calon komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi I DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring saat dijumpai di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

"Sudah, Presiden sudah mengirimkan suratnya ke DPR, semuanya ada 21 orang," kata Tifatul.

Meski demikian, Tifatul masih enggan membeberkan identitas 21 calon yang dipilih oleh Presiden tersebut. Politisi PKS ini juga tidak menyebut waktu pasti pengiriman surat tersebut.

Masa tugas komisioner KIP telah berakhir pada 2 Juni 2013. Presiden SBY tergolong telat dalam memilih calon pengganti yang akan menggantikan para komisioner saat ini. Ratusan sengketa informasi publik yang ditangani KIP terancam terbengkalai.

Ketua KIP Abdulrahman Ma'mun sempat mengatakan, proses seleksi calon anggota komisioner KIP sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2013 lalu. Sebanyak 199 orang mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KIP. Panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meloloskan 28 nama yang akan menjadi calon komisioner KIP.

Pada 22 April, 28 nama yang lolos seleksi panitia dari Kemenkominfo telah diserahkan kepada Presiden SBY dengan harapan akan segera dipilih 21 nama dan diserahkan ke Komisi I DPR untuk dilakukan fit and proper test. Karena terlambat, KIP melayangkan surat ke Presiden agar segera menindaklanjuti proses pergantian komisioner tersebut.

Sejak terbentuk tahun 2009 hingga akhir Desember 2012, KIP telah menerima 818 kasus sengketa informasi publik. Dari jumlah tersebut, baru 64 persen atau sekitar 526 kasus yang telah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sampai Mei 2013, jumlah kasus baru yang masuk ada 138 yang sudah diregister oleh KIP. Akan tetapi, masih ada 94 kasus yang belum selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com