KSAD Harap Prajurit Percaya Sistem

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko berjanji akan mempertanggungjawabkan pengelolaan TNI AD yang transparan kepada seluruh prajuritnya. Ia berharap prajurit percaya pada sistem yang berjalan. Hal ini disampaikan KSAD Jenderal Moeldoko saat memimpin Laporan Korps Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakasad kepada Letjen TNI Muhamad Munir di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (3/6/2013).  

Moeldoko mengatakan, ia berharap TNI AD berjalan dengan sehat. Semua prajurit percaya dengan sistem yang telah berjalan. Sebab, jika hal itu terjadi, sesungguhnya TNI AD akan berjalan secara dinamis, berjalan dengan cepat, dan sangat responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Bila sebagian kecil, apalagi sebagian besar prajurit TNI AD tidak percaya dengan sistem yang berjalan dan dijalankan, tegas dia, hal itu adalah sebuah ancaman.  

"Saya dengan Letjen TNI M Munir akan mengelola TNI AD secara serius, sungguh-sungguh, akuntabel, transparan, dan semua akan saya pertanggungjawabkan kepada seluruh prajurit TNI AD," ujar Moeldoko di akhir sambutannya. Menurut Moeldoko, dinamika organisasi TNI AD harus tinggi. Pertama, pada tahun ini, intensitas situasi politik meningkat karena Indonesia akan memasuki tahun politik sehingga TNI AD harus memiliki respons yang sangat tinggi terhadap situasi tersebut. Kedua, lanjut Moeldoko, pada September tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan APEC di Bali sehingga TNI AD harus menyiapkan pasukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, perkembangan situasi politik, baik yang terjadi di Aceh maupun di Papua, juga memerlukan respons TNI AD.  

KSAD menyampaikan pula bahwa setiap kebijakan TNI AD perlu sinergitas pemikiran dari para perwira seluruhnya. Proses pengambilan keputusan tidak akan tiba-tiba keluar dari KSAD. Proses pengambilan keputusan yang berjalan di TNI AD bersifat bottom up dan top down.  

Proses ini, menurut Moeldoko, harus dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kebijakan yang lahir secara serta-merta. Kebijakan yang lahir akan mempertimbangkan berbagai aspek, yakni aspek pembinaan satuan, aspek pembinaan teritorial, dan aspek-aspek lainnya.