Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Berhasil Perangi Kemiskinan

Kompas.com - 26/05/2013, 07:34 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah tidak berhasil memerangi kemiskinan yang sebenarnya menjadi tugas utama. Program sudah banyak, anggaran sudah disediakan banyak, tetapi keadaan tidak beranjak membaik.

"Semua program dan anggaran ternyata dikorupsi dan disalahgunakan. Dan, kita tidak berdaya untuk melawan. Birokasi pemerintahan kita menjustifikasi sebagai birokrasi yang korup, bukan birokrasi yang melayani," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sewaktu menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, Sabtu (25/5/2013) malam.

Mahfud menyebutkan, sesungguhnya ada tiga hal yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yakni kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat dan cepat, dan penetapan prioritas kebijakan. Namun, selama ini justru yang terjadi adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif serta lambannya pengambilan keputusan.

Menurut Mahfud, secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh bagus dan cukup mendapatkan pujian. Namun, kemiskinan masih terlihat di depan mata. Ada kesenjangan dan banyak yang menilai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah ke atas.

Akibat kemiskinan, kata Mahfud, terjadi tindakan-tindakan tidak masuk akal, seperti bunuh diri sekeluarga karena beban hidup yang merasa tak bisa ditanggung lagi, ada orangtua membunuh anak, anak membunuh orangtua, peminta-minta masih banyak di pinggir jalan, dan penghuni gubuk reyot pun betebaran. Disharmoni sosial pun kerap kali menyeruak.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com