Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Berhasil Perangi Kemiskinan

Kompas.com - 26/05/2013, 07:34 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah tidak berhasil memerangi kemiskinan yang sebenarnya menjadi tugas utama. Program sudah banyak, anggaran sudah disediakan banyak, tetapi keadaan tidak beranjak membaik.

"Semua program dan anggaran ternyata dikorupsi dan disalahgunakan. Dan, kita tidak berdaya untuk melawan. Birokasi pemerintahan kita menjustifikasi sebagai birokrasi yang korup, bukan birokrasi yang melayani," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sewaktu menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, Sabtu (25/5/2013) malam.

Mahfud menyebutkan, sesungguhnya ada tiga hal yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yakni kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat dan cepat, dan penetapan prioritas kebijakan. Namun, selama ini justru yang terjadi adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif serta lambannya pengambilan keputusan.

Menurut Mahfud, secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh bagus dan cukup mendapatkan pujian. Namun, kemiskinan masih terlihat di depan mata. Ada kesenjangan dan banyak yang menilai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah ke atas.

Akibat kemiskinan, kata Mahfud, terjadi tindakan-tindakan tidak masuk akal, seperti bunuh diri sekeluarga karena beban hidup yang merasa tak bisa ditanggung lagi, ada orangtua membunuh anak, anak membunuh orangtua, peminta-minta masih banyak di pinggir jalan, dan penghuni gubuk reyot pun betebaran. Disharmoni sosial pun kerap kali menyeruak.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com