JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah tidak berhasil memerangi kemiskinan yang sebenarnya menjadi tugas utama. Program sudah banyak, anggaran sudah disediakan banyak, tetapi keadaan tidak beranjak membaik.
"Semua program dan anggaran ternyata dikorupsi dan disalahgunakan. Dan, kita tidak berdaya untuk melawan. Birokasi pemerintahan kita menjustifikasi sebagai birokrasi yang korup, bukan birokrasi yang melayani," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sewaktu menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, Sabtu (25/5/2013) malam.
Mahfud menyebutkan, sesungguhnya ada tiga hal yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yakni kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat dan cepat, dan penetapan prioritas kebijakan. Namun, selama ini justru yang terjadi adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif serta lambannya pengambilan keputusan.
Menurut Mahfud, secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh bagus dan cukup mendapatkan pujian. Namun, kemiskinan masih terlihat di depan mata. Ada kesenjangan dan banyak yang menilai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah ke atas.
Akibat kemiskinan, kata Mahfud, terjadi tindakan-tindakan tidak masuk akal, seperti bunuh diri sekeluarga karena beban hidup yang merasa tak bisa ditanggung lagi, ada orangtua membunuh anak, anak membunuh orangtua, peminta-minta masih banyak di pinggir jalan, dan penghuni gubuk reyot pun betebaran. Disharmoni sosial pun kerap kali menyeruak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.