Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tuding PPATK "Ngawur"

Kompas.com - 24/05/2013, 15:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya mencari sensasi dengan memublikasikan nama sekitar 45 perempuan yang diduga menerima aliran dana dari tersangka kasus dugaan suap pengurusan impor daging Ahmad Fathanah.

Menurutnya, PPATK sebaiknya memublikasikan semua nama yang pernah menerima transfer dana dari Fathanah. "Kalau saya sih enggak perlu, kecuali jika mereka (PPATK) mau sensasi, hak orang untuk dijaga martabatnya harus dilindungi," kata Fahri di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, sikap PPATK yang hanya membongkar aliran dana ke sekitar 45 perempuan seolah menyudutkan kaum perempuan dan tentu saja partainya. Terlebih lagi, kata Fahri, Fathanah bukan kader PKS. Untuk itu, Fahri mendesak PPATK agar lebih gamblang menyampaikan temuannya.

Ia meminta tak hanya nama perempuan, tetapi juga semua nama yang pernah dialiri dana oleh Fathanah. "PPATK ini ngawur, apa maksudnya menyudutkan jender seperti ini? Kalau mau jujur, kenapa tidak buka semua aliran uang, kenapa nama perempuan saja yang Anda (PPATK) taruh, ini kan jahat," ujarnya.

Seperti diketahui, PPATK telah mengirimkan semua aliran dana Fathanah yang mencurigakan ke penegak hukum. PPATK menyatakan aliran dana lebih banyak ke oknum perorangan dan tidak ada yang ke partai politik. Dalam laporan PPATK, terdapat sekitar 45 perempuan yang turut mendapat aliran dana dari Fathanah. Namun, PPATK belum dapat memastikan dana itu dikategorikan tindak pidana pencucian uang atau sekadar hadiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com