Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesumbar Keluar Koalisi, PKS Tak Dewasa

Kompas.com - 23/05/2013, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah yang mengatakan agar partainya keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah menuai reaksi dari sesama koalisi. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menganggap ancaman PKS menunjukkan ketidakdewasaan partai tersebut. Menurutnya, jika ada hal yang membuat tidak nyaman, PKS dapat menyampaikannya ke Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Saya enggak mau menilai, bisa dilihat dalam menyikapi (masalah). Kalau menyalahkan orang lain, anak kecil pun bisa menyebutkan itu," kata Nurhayati, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, seharusnya PKS bisa bersikap lebih kokoh saat dihantam permasalahan sehingga publik akan menilai kadar kedewasaan PKS dalam berpolitik.

"Saya kira itu kita serahkan (kepada PKS). Kalau kami (Partai Demokrat), tidak kompromi dengan koruptor, apalagi menyalahkan pihak-pihak lain. Itu yang ingin kami jaga, kedewasaan politik agar masyarakat bisa tenang," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah melontarkan keinginannya agar PKS segera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Pasalnya, selama ini, Fahri mengaku tak mendukung gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ditanyakan alasannya meminta PKS keluar dari koalisi, anggota Komisi VII yang kini dipindah ke Komisi III itu tak menjelaskan lebih lanjut. Fahri justru menyinggung tentang perkara hukum yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Menurutnya, kasus yang menimpa Luthfi merupakan kasus yang paling berdampak bagi partainya karena langsung mengenai jantung kekuasaan PKS.

Baca juga:
Demokrat: Kalau Tak Nyaman, Silakan PKS Keluar dari KoalisiNasir Djamil: PKS di Koalisi, Hanya Habiskan Waktu
Syarief: Keluar dari Koalisi? Terserah PKS...
Fahri Hamzah Inginkan PKS Keluar dari Koalisi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com