Nasir Djamil: PKS di Koalisi, Hanya Habiskan Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai, Majelis Syuro perlu mempertimbangkan untuk kembali mengevaluasi posisi PKS di dalam koalisi. Pasalnya, jika koalisi hanya ditujukan untuk mendukung semua program pemerintah, maka PKS hanya membuang waktu.

"Kalau memang tempat itu (koalisi) tidak dirasakan lagi manfaatnya, tempat itu tidak bisa lagi menjadi tempat berargumentasi, ya saya pikir ngabisin waktu saja di situ. Majelis syuro perlu mempertimbangkan aspirasi-aspirasi begini," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Rabu (22/5/2013).

Menurut Nasir, keberadaan koalisi atau yang disebut Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah untuk merealisasikan agenda-agenda reformasi, bukannya hanya untuk menjalankan agenda pemerintahan. "Setgab itu untuk mendorong agenda perubahan," ucap anggota Komisi III ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah juga menginginkan agar partainya segera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Pasalnya, selama ini Fahri mengaku tak mendukung gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY," ujar Fahri.

Anggota Komisi VII yang kini dipindah ke Komisi III itu mengaku keinginannya itu hanyalah pendapat pribadinya. Namun, Fahri mengakui keinginannya ini berbeda dengan keputusan majelis syuro PKS. Saat ditanyakan alasannya meminta PKS keluar dari koalisi, Fahri tak menjelaskan lebih lanjut.

Wacana keluarnya PKS dari koalisi ini bukanlah baru terungkap ke publik. Saat Luthfi Hasan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi, Presiden PKS yang baru saja terpilih, Anis Matta, menyinggung keinginan kadernya untuk keluar dari koalisi dalam pidato perdananya. Ia tidak menampik bahwa aspirasi dari kader PKS itu muncul setelah Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Suara itu kencang berembus setelah peristiwa ini. Keputusannya akan dilakukan dalam waktu yang akan datang," kata Anis.

Namun, wacana ini dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengatakan dalam rapat majelis syuro PKS sama sekali tidak dibahas soal nasib PKS dalam koalisi. "Tidak pembahasan soal koalisi dalam majelis syuro terakhir," katanya.