Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: PKS Tak Boleh Merasa Gagah

Kompas.com - 22/05/2013, 13:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengingatkan para pengurus dan kader partainya untuk tidak merasa gagah pasca-mencuatnya kasus yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi.

Ia mengatakan, perlu dilakukan survei untuk melihat sejauh mana dampak terhadap partai dengan munculnya kasus ini.

"Kami tidak boleh memandang satu asumsi bahwa kami merasa masih gagah. Kami akan tetap lakukan survei bagaimana efeknya di masyarakat kasus Pak Luthfi ini dan apa saja masalahnya. Nanti kami akan lihat skala kerusakannya seperti apa," ujar Tifatul, di Kompleks Parlemen, Rabu (22/5/2013).

Mantan Presiden PKS itu menegaskan, komunikasi yang berlangsung di internal partainya sudah cukup lancar. Para kader pun, kata Tifatul, masih solid, tak goyah akan kasus Luthfi Hasan Ishaaq.

"Tapi kan ada pertanyaan ada yang lain-lain seperti swing voter, masyarakat umum yang terima info sekilas, maka perlu evaluasi," ujarnya.

Tifatul mengungkapkan, partainya tidak panik menghadapi perkara hukum yang membelit Luthfi. Meski demikian, kata dia, tetap dibutuhkan survei untuk mendeteksi kerusakan yang timbul akibat kasus ini, terutama soal pencitraan PKS.

"Ini kan pemicunya orang luar yang bukan dari PKS, yang bernama Ahmad Fathanah. Biangnya kan memang dari sini, yang kebetulan menerpa Pak Luthfi. Jadi, tidak ada kepanikan yang dibayangkan. Persoalan-persoalan ini ini bukan kiamat," kata Tifatul.

Seperti diberitakan, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Tidak hanya Luthfi, Ahmad Fathanah yang merupakan orang dekat Luthfi, juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Fathanah inilah sejumlah petinggi PKS mulai diseret-seret namanya. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta, yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Baca juga:
Dari Kontrakan Rp 600.000, Darin Pindah ke Rumah Rp 6 Jutaan Per BulanRumah Darin Sudah Kosong Lebih dari Dua BulanSatpam: Pak Luthfi Panggil Darin 'Mamah'
KPK Bisa Panggil Paksa Darin Mumtazah
Ibu Darin Bantah Anaknya Punya Hubungan Khusus dengan Luthfi Hasan

Ditanya soal Darin Mumtazah, Luthfi Hanya Melirik
Terkait Kasus Luthfi Hasan, Siswi SMK Ini Belum Penuhi Panggilan KPK

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com