KPK Buka Lowongan Penyidik dari TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lowongan penyidik untuk kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Hal ini merupakan bagian dari pengadaan 286 pegawai KPK melalui program Indonesia Memanggil.

"Untuk penyidik, kami akan menerima, lamaran sebenarnya sudah banyak datang dari PPNS. Jadi, ini akan dibuka untuk PPNS dan TNI," kata Direktur Sumber Daya Manusia KPK Apin Alvin di Jakarta, Kamis (16/5/2012).

Menurutnya, lowongan penyidik tidak dikhususkan untuk TNI dan PPNS saja. KPK masih tetap merekrut penyidik dari kalangan kepolisian. Hanya, jalurnya berbeda.

"Biasanya, untuk Polri, mekanismenya dengan kerja sama Mabes Polri," kata Apin.

Sejauh ini, menurut Apin, sudah banyak lamaran yang masuk untuk posisi penyidik dari kalangan PPNS. Dia juga mengungkapkan, dari 286 lowongan itu, ada 149 jabatan fungsional, termasuk penyidik. Sisanya akan mengisi posisi administrasi sekitar 135 orang.

Selain itu, menurut Apin, KPK membuka lowongan untuk mengisi jabatan struktural, deputi informasi dan data, serta kepala bagian protokol. "Proses tes dan seleksi akan gunakan konsultan profesional," ujarnya.

Apin menambahkan, 286 lowongan yang dibuka KPK itu untuk posisi pegawai tetap. Dengan demikian, pihak yang mau bergabung dengan KPK harus melepaskan kepegawaiannya terlebih dahulu.

"Jadi, kalau ada TNI yang gabung ke KPK harus melepas kepegawaiannya di TNI, disebut alih profesi," ucap Apin.

Adapun lowongan Indonesia Memanggil akan diumumkan dalam situs web KPK, www.kpk.go.id mulai pukul 00.00 WIB nanti. Pendaftar bisa mengajukan lamaran via online hingga 25 Mei nanti pukul 24.00.

Karena menggunakan sistem online, Apin menjamin tidak ada pungutan ataupun sistem nepotisme dalam perekrutan itu. "Tidak ada amplop dan titip-titipan," tegasnya.

Tawaran gaji menarik

Apin juga mengungkapkan, gaji yang ditawarkan KPK cukup menarik. Sebagai gambaran, pimpinan KPK mendapat gaji sekitar Rp 50 juta per bulan, sedangkan level deputi sekitar Rp 40 juta.

"Kalau untuk direktur, gajinya hanya selisih Rp 5 juta-Rp 10 juta dari deputi. Sementara untuk tenaga administrasi, kisaran gajnya adalah Rp 8 juta-Rp 9 juta," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Hanya, menurut Johan, pegawai KPK juga dikenakan pajak yang cukup tinggi dan sifatnya progresif. "Semakin besar gaji, semakin tinggi pajak. Ada yang sampai 35 persen," katanya. Selain itu, kata Johan, pegawai KPK tidak mengenal tunjangan, kecuali tunjangan kesehatan.