Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Kritisi BK Buka Absensi

Kompas.com - 15/05/2013, 14:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyayangkan sikap Badan Kehormatan (BK) yang memublikasikan rekapitulasi kehadiran jajaran pimpinan parlemen. Menurutnya, masyarakat mendapat informasi yang tak lengkap dan akhirnya menilai jeblok segenap pimpinan karena daftar kehadirannya anjlok jauh di bawah 50 persen.

"Saya menelepon Badan Kehormatan, pimpinan DPR dan MPR absensinya kalau dirilis hasilnya pasti nol dan itu tidak adil," kata Pramono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, tugas sebagai pimpinan DPR/MPR sangat berat. Tak peduli hari kerja, bahkan di hari libur pun ia mengaku kerap masuk menjalankan tugas.

Karena itu, ia merasa ada ketidakadilan karena alasan pimpinan DPR/MPR sering tak hadir dalam rapat adalah karena jam kerja yang sangat sibuk. Maka, saat rekapitulasi kehadiran disampaikan ke publik, seharusnya bisa diberi informasi mengenai alasan pimpinan DPR/MPR memiliki kehadiran jeblok.

"Ada kesalahan, jadi diperbincangkan masyarakat. Tapi kita support BK untuk mem-publish absensi secara periodik," ujarnya.

Sebelumnya, BK DPR membuka data absensi anggota Dewan sepanjang tahun 2012. Keputusan BK ini diambil setelah banyaknya desakan publik yang menuntut transparansi kinerja para wakil rakyat yang sebagian besar akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada tahun 2014 mendatang.

Di dalam data absensi tahun 2012, terdapat empat kali masa sidang. Dalam daftar tersebut, tercantum beberapa politisi ternama, seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso, Ketua MPR Taufiq Kiemas, serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com