Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Seleksi Anggota BPK, Misbakhun Bantah Akan Balas Dendam

Kompas.com - 13/05/2013, 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mukhammad Misbakhun mengaku tak punya keinginan untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang pernah menyeretnya ke penjara jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (15/3/2013).

"Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam. Sejak awal, saya katakan tak ada dendam kepada perorangan atau lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya yang masih muda," kata Misbakhun merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri.

Selain itu, Misbakhun juga ditanyai mengenai putusan kasusnya di MA oleh anggota DPD lainnya, Sofwat Hadi. Dalam putusan MA, Misbakhun diputus bebas dalam kasus pemalsuan L/C terkait Bank Century.

Misbakhun menjelaskan, isi putusan itu adalah dirinya dinyatakan bebas murni dan hakim membatalkan putusan pengadilan di bawah MA yang sempat memenjarakannya. Putusan itu juga mewajibkan rehabilitasi nama baik serta dikembalikannya harkat, martabat, dan posisi Misbakhun.

"Saya katakan, ini adalah risiko politik karena saya konsisten membongkar kasus Century. Saya terima dan jalani risiko itu. Saya jalani upaya hukum, saya diputus salah dijalani. Saya gunakan jalur hukum juga demi merehabilitasi nama saya," ujar Misbakhun.

Saat ditanya adanya pemberitaan yang menyatakan putusan hakim MA diduga disuap oleh nggota DPD RI, Sarah Mboeik, Misabakhun mengatakan, "Soal tuduhan hakim, itu serangan balik ke diri saya. Bagi saya karena kekuasaan tak pernah mau kalah terhadap musuhnya."

Para anggota DPD juga menanyai Misbakhun soal keputusannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menjawab itu, dia mengatakan sejak awal serius ingin menjadi anggota BPK. Itu sebabnya dia tak ngotot mendapat nomor urut 1 di dapilnya di Jawa Timur, tetapi menerima nomor urut 5.

Dia juga berjanji, apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya takkan memanfaatkan jabatan itu demi "membantu orang-orang Golkar" lepas dari jeratan audit BPK. "Saya takkan main-main. Terlalu besar risikonya bagi lembaga BPK bila seperti itu," ujarnya. (Rachmat Hidayat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com