Menhan: Kita Harus Siap "Open Sky" 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro optimis Indonesia siap menghadapi ASEAN Open Sky Policy 2015. Meski masih ada sedikit kekurangan, namun kesiapan Indonesia dianggapnya paling menonjol ketimbang beberapa negara ASEAN lainnya.

Purnomo menjelaskan, kebijakan open sky menyangkut dua pilar utama, yakni pilar keamanan dan kesejahteraan. Lalu lintas penerbangan komersil di Indonesia otomatis akan meningkat setelahnya. Hal ini diperkirakan diikuti dengan peningkatan secara ekonomi. "Kita harus siap di 2015, tentu beberapa negara ASEAN ada yang sudah dan belum siap. Kalau kita lihat, kita sudah siap sebagian," kata Purnomo, saat peluncuran buku "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?" karya Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Ia menegaskan, berdasarkan rencana strategi yang dibuat sejak 2010, pihaknya sangat yakin alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia telah memadai. Selain itu, sarana dan prasarana serta kekuatan pertahanan udara lainnya juga akan terus ditingkatkan. "Saya yakin, dalam dua tahun ini kita bangun terus kekuatan pokok pertahanan," ujarnya.

Untuk diketahui, pemberlakukan ASEAN Open Sky pada 2015 semula dinilai akan mengancam pertahanan dan kedaulatan udara Indonesia, bila tidak dipersiapkan secara baik dari berbagai aspek.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sempat mengatakan, kondisi kedirgantaraan Indonesia saat ini masih banyak kendala, seperti pengaturan lalu lintas udara atau air traffic control (ATC).

Selain itu, pemenuhan standar keamanan terbang internasional, dimana Indonesia sejak 2007 hanya berada pada kategori dua penilaian Federal Aviation Administration (FAA) atau sekelas Zimbabwe dan Kongo.

"Terganggunya kedaulatan itu karena Indonesia tidak memiliki kemampuan memadai dalam menjamin keamanan penerbangan," ujar Chappy.