Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 17,6 Persen Caleg Tanpa Kartu Parpol

Kompas.com - 06/05/2013, 13:20 WIB
M Fajar Marta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 17,6 persen calon legislatif DPR ternyata tidak memiliki kartu tanda anggota partainya masing-masing.

Ini menandakan partai politik tergesa-gesa menyusun daftar caleg. Selain itu, parpol juga terkesan asal merekrut calon yang belum diketahui kualitas dan integritasnya.

Peneliti Formappi Lucius Karus, Senin (6/5/2013) di Jakarta mengatakan, Formappi menemukan ada 1.156 caleg atau 17,6 persen dari total 6.576 caleg yang belum memiliki KTA.

PKPI menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan caleg tanpa KTA, mencapai 45 persen.

Berturut-turut adalah PBB (32,3 persen), Hanura (30,4), PPP (27,7), PKB (24,1), Nasdem (17,1), PDIP (11,3), Gerinda (8,8), PKS (6,7), PAN (6,3), Golkar (2,1), Demokrat (0,4).

Setiap parpol rata-rata mendaftarkan 560 caleg, sesuai batas maksimal yang ditetapkan KPU. Menurut Lucius, kartu tanda anggota (KTA) merupakan syarat menjadi caleg sesuai Pasal 19 (n) UU Pemilu.

KTA merupakan salah satu dari sekian banyak dokumen persyaratan lain yang wajib disertakan caleg saat mendaftar.

"Formappi mengambil sampel KTA hanya demi melihat keseriusan partai maupun calon dalam mempersiapkan diri menjadi caleg," katanya.

Ketiadaan KTA tentu menimbulkan tanda tanya besar. Lucius menilai caleg yang disodorkan merupakan caleg dadakan yang didaftarkan di menit-menit terakhir.

"Bagi kandidat, sudah jelas tanpa KTA, dia hanya menelanjangi dirinya sebagai caleg pragmatis, yang ujug-ujug berniat terjun ke politik tanpa peduli sama sekali dengan ideologi atau misi partai yang mengusungnya," kata Lucius.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com