Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Mulanya Ayu Azhari Dikaitkan Suap Impor Sapi

Kompas.com - 02/05/2013, 17:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Artis Ayu Azhari diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap terkait kuota impor daging sapi yang menjerat tersangka Ahmad Fathanah.

Bagaimana Ayu bisa terseret? Ayu bercerita, awalnya ia bertemu Fathanah ketika tengah berbelanja di Pacific Place Jakarta pada Desember 2012. Ketika itu, Fathanah mengaku sebagai koordinator acara dan akan mengundang untuk mengisi kampanye pilkada. Fathanah juga sempat mengenalkan istrinya yang tengah hamil.

"Saya diyakinkan kalau dia (Fathanah) memang berkegiatan buat acara-acara. Saya diundang untuk membicarakan itu beberapa kali dan dijanjikan mengisi acara bersama anak saya. Dia minta beberapa artis untuk direkrut," kata Ayu di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Ayu menambahkan, pembicaraan berlanjut melalui telepon. Fathanah, kata dia, juga sempat memperkenalkannya dengan anggota DPR dari Fraksi PKS, pengurus DPP PKS, dan anak petinggi PKS. Dari situ, Ayu yakin Fathanah adalah kader PKS.

Namun, tambah Ayu, tawaran kerja sama itu baru sebatas janji hingga Fathanah ditangkap KPK. Ia mengaku terkejut ketika dirinya dikaitkan dengan kasus tersebut. "Saya enggak ngerti sama sekali dan enggak ada kaitan dengan saya," pungkas Ayu.

Seperti diberitakan, KPK memeriksa Ayu karena dianggap tahu seputar dugaan pencucian uang yang menjerat Fathanah. Selain menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), Fathanah juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah rekomendasi kuota impor daging sapi.

Fathanah diduga bersama-sama Luthfi menerima uang dari PT Indoguna Utama. Kasus ini berawal saat Fathanah tertangkap KPK di Hotel Le Meridien bersama seorang mahasiswi bernama Maharany Suciyono. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dengan TPPU dan menyita sejumlah aset miliknya. Belakangan, KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka TPPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com