FITRA: 15 Kementerian Diindikasi Rugikan Negara Rp 8,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 semester II, ditemukan 1.950 kasus dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp 8,3 triliun dalam pengelolaan keuangan di 15 kementerian. Hal itu terungkap dari hasil telaah yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dalam rilis yang dikirimkan Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi, Kamis (2/5/2013).

Berikut 15 kementerian tersebut:
1. Kementerian Kehutanan, ditemukan 278 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 7,1 triliun ditambah 36.138.280 dollar AS.

2. Kementerian ESDM, ditemukan 72 kasus dengan indikasi kerugian negara Rp 379 ,1 miliar ditambah 28.035.280 dollar AS.

3. Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, ditemukan 76 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 268 ,9 miliar.

4. Kementerian Pertanian, ditemukan 127 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 200 ,4 miliar.

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan 198 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 174 miliar ditambah dengan 13.720 dollar AS.

6. Kementerian Agama, ditemukan 572 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 79 miliar ditambah 149.510 dollar AS.

7. Kementerian Sosial, ditemukan 115 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 17,6 miliar

8. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditemukan 115 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 17 miliar ditambah 186.800 dollar AS

9. Kementerian Perhubungan, ditemukan 167 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 11 miliar ditambah 145.130 dollar AS

10. Kementerian perumahaan Rakyat, ditemukan 138 kasus dengan indikasi kerugian negara Rp 7,9 miliar

11. Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan 138 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 7,6 miliar

12. Kementerian Koperasi dan UKM, ditemukan 17 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar

13. Kementerian Hukum dan HAM, ditemukan 71 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar

14. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ditemukan 14 kasus dengan indikasi kerugian negaran sebesar Rp 888 juta

15. Kementerian PAN dan Refromasi Birokrasi, ditemukan 6 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 566 juta

Uchok mengatakan, data tersebut menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan APBN di kementerian yang dipimpin oleh menteri asal partai politik. "Indikasi kerugian negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," kata Uchok.